dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. 825111 . dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

18. Dibawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah…. 0000. untuk Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD HST masih tetap sekitar yaitu Rp62,9 miliar, serta dana bagi hasil pajak dan retribusi sekitar Rp2 miliar. 20 Tahun 1997 menjelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan atau pendapatan Pemerintah Pusat yang bukan bersumber dari penerimaan pajak. Pengajuan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN. . Dana Pengelolaan Kas c. Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia. memperoleh pembayaran. Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan penerbitan dan pencairan dana dari KPPN sesuai dengan Keputusan Jenderal Perbendaharaan No. Pahamilah setiap indikator keberhasilan yang ingin dicapai sebelum membaca isi materi. Salinan Rekening Koran yang menunjukkan saldo rekening untuk bulan berkenaan; 2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. SPP GUP Nihil c. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan. Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran LS kepada pihak penyedia barang/ jasa atau. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban. Penerbitan Peraturan Dirjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat PKN sebagai penjabaran dari suatu loan agreement. Ketentuan pengajuan TUP masih berpedoman kepada PMK Nomor 190/PMK. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;Tujuan dan Prinsip Dana Bagi Hasil Pajak. Dana Talangan Pemerintah adalah dana Rupiah Murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari PHLN, yang antara lain disebabkan oleh Reksus Kosong, yang akan diajukan penggantiannya kepada Pemberi PHLN. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp740. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP) PMK178/PMK. 000. . Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP; 10. KPPN. Modul ini dibagi menjadi lima bagian yaitu (1) Konsepsi Dasar Pendapatan Negara dan Belanja Negara, (2) Dokumen. Pengadilan Agama b. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara. SOP 16 PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) A. Di bawah ini adalah pernyataan yang benar dari beberapa pihak yang terkait dalam pencairan dana APBN adalah :. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600. Wawan yang merupakan eks Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) tersebut diperiksa terkait kasus. SPP GUP Isi SPP GUP Nihil 27 Penerimaan PNBP satuan kerja A sampai dengan bulan April adalah UP maksimal yang dapat TUP maksimal sebesar ditarik 28 Rp200. TUP maksimal sebesar Rp20. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Pasal 14 (1) 1. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Di bawah ini kelengkapan SPP-GUP Tunai yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah. Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa 1) Pembayaran SPP-LS Uang Muka dengan bukti perjanjianDalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang termasuk pada pemanfaatan sumber daya alam ini meliputi pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk inencairkan dari. 000. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 18. PER-24/PB/2005. f) Sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Bendahara di SKPD, yang memiliki tugas Menyiapkan dokumen-dokumen atasAplikasi atas pengeluaran rekening khusus yang memerlukan No Objection Letter (NOL). Salah satu tugas Bendahara Pengeluaran adalah menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD. 26. Untuk selanjutnya dari satu berkas SPP-GUP Tunai terkait, akan diterbitkan satu Surat. 23. a. 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. a. 12. Untuk UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban atas UP KKP. pada lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). SPP-GUP minimal sebesar Rp50. KPA/PPK b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan. Surat Pernyataan PPK b. 000,00 c. TUP maksimal sebesar Rp20 juta c. Surat Perintah Pen cairan Dana Reksus yang selanjutnya disingkat SP2D -Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untukPersediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. Yang juga dimana pancasila. 29. 17. UP Normal b. Penundaan Penyaluran Dana Desa ke RKD Terkait penundaan penyaluran Dana Desa 16ke RKD diatur sebagai berikut :SPM-GUP dapat dilakukan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar dari negara pancasila yang menjadi tumpuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. SPM Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP) : Pengajuan SPM-GUP ke KPPN cukup membawa SPM-GUP saja tanpa ada lampiran 5. selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran TUP. TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN. a. selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat. f Pengajuan Tagihan. Uang Persediaan yang bersumber dari PHLN, seperti halnya UP dana Rupiah Murni, dapat berupa UP Normal, Perubahan UP, Tambahan UP, Dispensasi UP, dan Penggantian UP. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Sehingga, dana UP/TUP tersebut harus disetor kembali ke Rek Kas Negara. Bendahara Pengeluaran c. PELAKSANAAN PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PNBP. Daftar rincian penggunaan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. PER-02/PB/2005 dan. 05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan clan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Benclahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah diatur ketentuan mengenai. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang Apabila SPP-GUP nihil tidak diajukan, maka Bendahara Pengeluaran dianggap masih menyimpan dana UP/TUP. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang1. 25. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. 14. SPP-GUP (revolving) juga berfungsi sebagai SPJ. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnyaPengujian dan. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 1. 825112. 9 Tahun 2018 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak. Subjek dan objek. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pem bayaran tagihan kepada Negara. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran. Diketahui pagu dana klasifikasi belanja PNBP yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp600. 21. 9. 000. penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di lingkungan kementerian pekerjaan umum . Persetujuan atas penurunan proporsi UP-KKP diberikan dengan. Tambahan Soal Khusus Satker BLU. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi seperti dibawah ini: Pasal 16. NOMOR 154/PMK. Paling lambat 1 bulan sejak SP2D UP, satker harus mengajukan SPM GUP sebagai bentuk pertanggungjawaban dan. 2. Deskripsi Prosedur 1. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 22. belanja yang dibiayai dari PHLN. (2) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunaan barang. 1. Meskipun klasifikan ini bukan yang resmi tertuang dalam UU. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku d. SPP yang diajukan. Aplikan adalah Nasabah yang melakukan Transaksi L/C di Bank Indonesia. Pengajuan SPM-GUP ke KPPN cukup membawa SPM-GUP saja tanpa ada lampiran SPM untuk Belanja yang bersumber PNBP. KPA/PPK b. Pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran Berdasarkan SPD yang diterima Pengguna Anggaran dari PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran. PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. PENGUJIAN DAN. Dispensasi UP d. tentang perubahan Atas Peraturan Dirjen. Lampiran. Tujuan dan Prinsip Dana Bagi Hasil Pajak – Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentraslisasi. P. Total Marks : 5MARKS OBTAINED 5. PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN 39 Rangkuman 1. . PELAKSANAAN PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PNBP. 2) Keperluan yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dilakukan dengan pembayaran langsung. 25. Created Date: 4/1/2011 1:12:44 PM1. 01/2008 tentang. 000,00. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Demikian bunyi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima. Sebutkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, dan bagaimana proses pembayaran kepada yang. Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN. 41. 4. Pendapatan dan Belanja yang. 000,00, Maksimum Pencairan yang diizinkan. Jenis GUP Nihil ini. 524111 d. PENGGANTIAN GUP Isi (Revolving) Periode Periode Porsi Dokumen Dokumen Dokumen Jumlah MP BAP PTUP. PERTANGGUNGJAWABAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. a. 1. q Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan. Menimbang : a. 05/2018 Perubahan atas PMK 190/PMK. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 7th. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat. 5. UP maksimal yang dapat ditarik sebesar Rp50. 05/2014. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Badan. 2. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. Pejabat yang menandatangani SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN adalah. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi pinjaman/hibah dengan dilampiri SPM-PP. KPA/PPK b. PENGUJIAN dan. dalam negeri; dan : b. melaksanakan tugas pengelolaan keuangan internal pada. dalam diklat ini adalah mampu a. 000,00 d. Surat Setorab Bukan Pajak (SSBP) yang sudah dilegalisasi oleh KPPN. Surat Pernyataan dari KPA rekening koran terakhir Dibawah ini adalah lampiran SPP-GUP Isi yang bersumber dari dana PHLN, kecuali…. 524111 3. 000,- . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang. 825115 b. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 6 Perhitungan Penggantian UP Isi Penggantian (GUP) Isi, merupakan dana UP yang diisi kembali (revolving) dari KPPN selaku Kuasa BUN, kepada rekening. DRAFT. 20 juta Tergantung kebutuhan. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.